Pemprov Jatim Berangkatkan 26,5 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberangkatkan 26,5 ton bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan ini merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemprov Jatim menjelaskan bahwa pengiriman dilakukan ke dua titik sekaligus, yaitu Medan dan Aceh.

“Rata-rata bantuan yang dikirim sebanyak 13,5 ton ke Medan dan 13 ton ke Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, masih ada beberapa ton bantuan tambahan yang sedang disiapkan di sejumlah titik penyimpanan seperti di BBB dan NILA. Bantuan susulan tersebut akan dikirim ke daerah-daerah terdampak yang belum terjangkau.

Bantuan yang dikumpulkan Pemprov Jatim terdiri dari paket permakanan, alat kebersihan, kebutuhan hidup dasar, obat-obatan,selimut,

Menurutnya, setelah lebih dari satu minggu, beberapa wilayah bencana mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Karena itu, kebutuhan dasar dan perlengkapan kebersihan menjadi bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

Pemprov Jatim menegaskan bahwa penggalangan bantuan masih dibuka hingga 8 Desember. Sejumlah komunitas masyarakat telah menyampaikan komitmennya untuk mengirim bantuan tahap berikutnya.

“Jika muatan sudah penuh, akan segera kami kirim kembali ke Sumatera maupun Aceh,” tambahnya.

Selain Barang, Ada Bantuan Keuangan Selain bantuan berupa barang, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan keuangan untuk tiga provinsi terdampak, yakni:

• Sumatera Utara: Rp 5 miliar
• Sumatera Barat: Rp 2,5 miliar
• Aceh: Rp 3 miliar

Bantuan keuangan tersebut diberikan sebagai dukungan cepat untuk penanganan darurat bencana. Di wilayah terdampak, bantuan akan disalurkan melalui beberapa mekanisme. Barang kiriman akan diterima lebih dulu di posko provinsi di Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Sebagian bantuan juga akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang masih bisa dijangkau melalui jalur darat.

Sementara itu, daerah yang tidak dapat ditembus jalur darat akan dibantu penyalurannya oleh instansi terkait yang memiliki akses menuju lokasi-lokasi terdalam.(alr)