Gus Dur Dan Marsinah, Dua Sosok Kemanusiaan Yang Diabadikan Kemenkumham

Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi mengabadikan nama dua tokoh besar Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, sebagai bagian dari identitas baru kantor mereka. Langkah ini bukan sekadar penamaan gedung, melainkan simbol penghormatan terhadap perjuangan kemanusiaan dan keadilan sosial yang keduanya wakili.

Menteri HAM Natalius Pigai menetapkan gedung utama kementerian kini bernama Gedung K.H. Abdurrahman Wahid, bertepatan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025).

“Penamaan ini bentuk penghargaan kami terhadap perjuangan Gus Dur di bidang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beliau adalah simbol keberanian moral dan keadilan bagi semua golongan,” ujar Pigai, dikutip dari Antara.

Pigai berharap, gedung berlantai sembilan itu menjadi pusat peradaban HAM di Indonesia. Ia menilai, nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur — seperti penghormatan terhadap keberagaman dan penghapusan diskriminasi — harus menjadi roh dalam setiap pelayanan publik.

“Semangat Gus Dur harus menjadi inspirasi dalam membangun sistem HAM yang adil dan manusiawi,” katanya.

Selain itu, Pigai juga mengabadikan nama Marsinah, aktivis buruh yang gugur memperjuangkan hak pekerja, sebagai nama ruang pelayanan HAM di lantai satu gedung tersebut. Ruangan itu diberi nama Ruang Marsinah dan akan difungsikan sebagai pusat pelayanan publik bidang HAM.

Pigai menyebut, penamaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Marsinah yang telah menjadi ikon perjuangan hak-hak buruh dan keadilan sosial di Indonesia.

“Marsinah adalah wajah keberanian dalam memperjuangkan martabat manusia. Dengan nama ini, kami ingin memastikan semangatnya tidak hilang ditelan waktu,” tutur Pigai.

Ruang Marsinah diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kementerian HAM tentang pentingnya membela kelompok lemah, memberi pelayanan tanpa diskriminasi, dan memperjuangkan keadilan bagi semua warga negara.

Langkah ini menjadi penegasan bahwa nilai kemanusiaan tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan dalam setiap kebijakan. (dha)